Makalah Sejarah tentang SISTEM PEMERITAHAN ABDURRAHMAN WAHID

Makalah Sejarah

SISTEM PEMERITAHAN ABDURRAHMAN WAHID

Disusun oleh:

Andi Septiani

Dewi Kurnia Madya Ningsih

XII IPA 2

SMA NEGERI 5 PALEMBANG

TAHUN AJARAN 2012/2013

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

                  Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1-21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting . memunculkan tiga calon presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan presiden di antaranya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuzril Ihza Mahendra. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilak sanakan pemilihan wakil presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.

1.2  Rumusan Masalah

             

1.Bagaimana Proses Pengangkatan Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden?

2. Bagaimana Sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid

            ( Gus Dur)?

3. Apa Saja Faktor Lengsernya Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)dari Kursi Kepresidenan?

1.3        Tujuan Penulisan

1. Untuk Lebih Mengetahui Tentang Sistem Pemerintahan   Abdurrahman Wahid Pada Saat Menjadi    Presiden RI.

2. Untuk Memenuhi Tugas Sejarah

BAB 2
ISI

2.1 Pengangkatan Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden

               setelah lengsernya Soeharto dari kursi pemerintahannya, maka MPR mengadakan Sidang Umum MPR thn 1999 dimana B.J.Habiebie menjadi Presiden RI ke-3. namun kemudian pada tahun 1999 diadakan pemilu thn 1999. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1-21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR dan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR akibatnya memunculkan tiga calon presiden yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuzril Ihza Mahendra.

Namun, detik-detik menjelang dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih presiden tanggal 20 Oktober 1999, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri.
Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilak sanakan pemilihan wakil presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.

2.2 Sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)

             Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu :

1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan
2) Pemulihan ekonomi
3) Masalah BPPN
4) Kinerja BUMN
5) Pengendalian Inflasi
6) Mempertahankan kurs rupiah
7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS)
    Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama
9) Penegakan hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM)

Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah :
1) Membentuk Kabinet Kerja
Untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Gus Dur membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal b28 Oktober 1999. Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.

2) Bidang Ekonomi
Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.

3) Bidang Budaya dan Sosial
Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :

a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.

b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.
Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :

1) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
2) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.
3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur.
4) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot.
5) Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain :

1) Membekukan MPR / DPR-RI
2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.
3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru
Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidk dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hokum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.

2.3 Lengsernya Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)dari Kursi Kepresidenan

                        Gus Dur adalah sosok orang yang pintar, Gus Dur mengetahui akan permainan dunia intelijen. Setelah mengetahui kinerja intelijen era soeharto yang mengecewakan serta terpilihnya dirinya yang ternyata suatu permainan, yang sangat disayangkan  Gus Dur begitu arogan memandang sebelah mata serta memperlihatkan ketidak percayaannya kepada intelijen, bahkan berniat membubarkan BIN -kala itu bernama BAKIN-. Hubungan TNI dengan Gus Dur terlihat adanya ketidak harmonisan. Kesalahan terbesar Gus Dur adalah kepercayaan diri yang terlalu tinggi menganggap mampu mengatasi dan membangun negeri ini dari awal sendiri, namun bagai seorang bayi yang baru dilahirkan, apakah mampu hidup di alam liar yang ganas tanpa seseorang penjaga?

                        Tahun 2000,munculnya kasus bulogate dan brunaigate skandal pencopotan mentri darurat militer maluku semakin memburuk.Amien Rais yang semula mendukung kini jadi pihak oposisi

                        Terperosoknya Gus Dur dalam kasus demi kasus membuatnya tergeletak, tak mampu lagi untuk bangkit. Lemahnya kemampuan administratif, kurangnya pengalaman dalam mengorganisir dengan baik, serta banyaknya orang-orang yang menyesatkan di sekeliling Gus Dur telah membuat Gus Dur membuta-tuli atas suara intelijen. Semua terlambat kala pemerintahannya goyah, bahkan Gus Dur sampai minta bantuan intelijen yang semula di kecewakan, namun apa yang terjadi? Gus Dur yang tidak punya rasa hormat pada intelijen disaat Gus Dur berjaya kini saat Gus Dur di ambang jurang kejatuhan meminta.

                        Tahun 2000,munculnya kasus bulogate dan brunaigate skandal pencopotan mentri darurat militer maluku semakin memburuk.Amien Rais yang semula mendukung kini jadi pihak oposisi

                        Terperosoknya Gus Dur dalam kasus demi kasus membuatnya tergeletak, tak mampu lagi untuk bangkit. Lemahnya kemampuan administratif, kurangnya pengalaman dalam mengorganisir dengan baik, serta banyaknya orang-orang yang menyesatkan di sekeliling Gus Dur telah membuat Gus Dur membuta-tuli atas suara intelijen. Semua terlambat kala pemerintahannya goyah, bahkan Gus Dur sampai minta bantuan intelijen yang semula di kecewakan, namun apa yang terjadi? Gus Dur yang tidak punya rasa hormat pada intelijen disaat Gus Dur berjaya kini saat Gus Dur di ambang jurang kejatuhan meminta.

                        Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi:

 (1) pembubaran MPR/DPR,
(2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan   mempercepat pemilu dalam waktu satu    tahun.
(3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR.

            Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi melengserkankan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

Bab 3
penutup

3.1 Kesimpulan

¢  Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilak sanakan pemilihan wakil presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.

¢   Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah :

1) Membentuk Kabinet Kerja
 Gus Dur membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal b28 Oktober 1999.

2) Bidang Ekonomi
Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

3) Bidang Budaya dan Sosial
Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

¢  Terperosoknya Gus Dur dalam kasus demi kasus membuatnya tergeletak, tak mampu lagi untuk bangkit. Lemahnya kemampuan administratif, kurangnya pengalaman dalam mengorganisir dengan baik, serta banyaknya orang-orang yang menyesatkan di sekeliling Gus Dur telah membuat Gus Dur membuta-tuli atas suara intelijen akhirnya 23 Juli, MPR secara resmi melengserkankan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

3.2  Saran

             Pemerintahan ABDURRAHMAN WAHID  yang demokratis membolehkan agama selain Islam untuk mendapatkan haknya terutama tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas-luasnya

            Namun, Keterbatasan fisik sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang maksimal yang berimbas pada bidang ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

Badrika,I Wayan.2006.Sejarah Kelas   Xii.Jakarta:PT.Gelora Aksara Pratama

http://politik.kompasiana.com/2012/06/29/dibalik-lensernya-gus-dur-467872.html                                      

http://makalahpedia.com/3011/makalah-sejarah/pemerintahan-abdurrahman-wahid-gus-dur.html

http://sriastutikkimia.blogspot.com/2010/11/setelah-lengsernya-soeharto-dari-kursi.html