Makalah
Sejarah
SISTEM PEMERITAHAN
ABDURRAHMAN WAHID
Disusun oleh:
Andi Septiani
Dewi Kurnia Madya Ningsih
XII IPA 2
SMA
NEGERI 5 PALEMBANG
TAHUN
AJARAN 2012/2013
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Sidang Umum
MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1-21 Oktober 1999. Dalam Sidang
Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi
Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggungjawaban
Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting . memunculkan tiga
calon presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap
pencalonan presiden di antaranya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati
Soekarnoputri, dan Yuzril Ihza Mahendra. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi
Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilak sanakan
pemilihan wakil presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz.
Pemilihan wakil presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.
1.2 Rumusan Masalah
1.Bagaimana Proses
Pengangkatan Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden?
2. Bagaimana Sistem
Pemerintahan Abdurrahman Wahid
( Gus Dur)?
3. Apa Saja Faktor
Lengsernya Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)dari Kursi Kepresidenan?
1.3 Tujuan
Penulisan
1. Untuk Lebih Mengetahui Tentang Sistem
Pemerintahan Abdurrahman Wahid Pada
Saat Menjadi Presiden RI.
2. Untuk Memenuhi Tugas
Sejarah
BAB 2
ISI
2.1
Pengangkatan Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden
setelah
lengsernya Soeharto dari kursi pemerintahannya, maka MPR mengadakan Sidang Umum
MPR thn 1999 dimana B.J.Habiebie menjadi Presiden RI ke-3. namun kemudian pada
tahun 1999 diadakan pemilu thn 1999. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan
sejak tanggal 1-21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan
menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR dan pada Sidang Paripurna
MPR XII, pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR akibatnya
memunculkan tiga calon presiden yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati
Soekarnoputri, dan Yuzril Ihza Mahendra.
Namun, detik-detik
menjelang dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih presiden tanggal 20
Oktober 1999, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri.
Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilak sanakan pemilihan wakil presiden dengan
calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden ini
kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25
Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati
Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.
2.2 Sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid (
Gus Dur)
Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil
memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid
dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ada
beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan
dari pemerintahan Orde Baru yaitu
:
1) Masalah praktik KKN yang belum
terselesaikan
2) Pemulihan ekonomi
3) Masalah BPPN
4) Kinerja BUMN
5) Pengendalian Inflasi
6) Mempertahankan kurs rupiah
7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS)
Masalah
disintegrasi dan konflik antarumat beragama
9) Penegakan hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM)
Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah :
1) Membentuk Kabinet Kerja
Untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Gus Dur
membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang
anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik
pada tanggal b28 Oktober 1999. Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua
departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
2) Bidang Ekonomi
Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi
Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan
Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto
Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.
3) Bidang Budaya dan Sosial
Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur
memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu
dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :
a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak
Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka
dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun
menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar
agama, sehingga menjadi hari libur nasional.
Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai
kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan
sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan
sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi
negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai
kalangan yaitu :
1) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi
Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
2) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh
adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.
3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan
yang tidak harmonis dengan Gus Dur.
4) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang
terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot.
5) Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan
pengibaran bendera Bintang Kejora.
Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi
kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang
menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006
DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua
dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut
dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang
berisi antara lain :
1) Membekukan MPR / DPR-RI
2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta
menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.
3) Membubarkan Partai Golkar
karena dianggap warisan orde baru
Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidk dapat dilaksanakan karena dianggap
bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hokum, maka MPR
segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati
Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap
MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.
2.3
Lengsernya Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)dari Kursi Kepresidenan
Gus Dur adalah sosok orang yang pintar, Gus
Dur mengetahui akan permainan dunia intelijen. Setelah mengetahui kinerja
intelijen era soeharto yang mengecewakan serta terpilihnya dirinya yang
ternyata suatu permainan, yang sangat disayangkan Gus Dur begitu arogan
memandang sebelah mata serta memperlihatkan ketidak percayaannya kepada
intelijen, bahkan berniat membubarkan BIN -kala itu bernama BAKIN-. Hubungan
TNI dengan Gus Dur terlihat adanya ketidak harmonisan. Kesalahan terbesar Gus
Dur adalah kepercayaan diri yang terlalu tinggi menganggap mampu mengatasi dan
membangun negeri ini dari awal sendiri, namun bagai seorang bayi yang baru
dilahirkan, apakah mampu hidup di alam liar yang ganas tanpa seseorang penjaga?
Tahun 2000,munculnya kasus bulogate dan
brunaigate skandal pencopotan mentri darurat militer maluku semakin
memburuk.Amien Rais yang semula mendukung kini jadi pihak oposisi
Terperosoknya Gus Dur dalam kasus demi kasus
membuatnya tergeletak, tak mampu lagi untuk bangkit. Lemahnya kemampuan
administratif, kurangnya pengalaman dalam mengorganisir dengan baik, serta
banyaknya orang-orang yang menyesatkan di sekeliling Gus Dur telah membuat Gus
Dur membuta-tuli atas suara intelijen. Semua terlambat kala pemerintahannya
goyah, bahkan Gus Dur sampai minta bantuan intelijen yang semula di kecewakan,
namun apa yang terjadi? Gus Dur yang tidak punya rasa hormat pada intelijen
disaat Gus Dur berjaya kini saat Gus Dur di ambang jurang kejatuhan meminta.
Tahun 2000,munculnya kasus bulogate dan
brunaigate skandal pencopotan mentri darurat militer maluku semakin
memburuk.Amien Rais yang semula mendukung kini jadi pihak oposisi
Terperosoknya Gus Dur dalam kasus demi kasus
membuatnya tergeletak, tak mampu lagi untuk bangkit. Lemahnya kemampuan
administratif, kurangnya pengalaman dalam mengorganisir dengan baik, serta
banyaknya orang-orang yang menyesatkan di sekeliling Gus Dur telah membuat Gus
Dur membuta-tuli atas suara intelijen. Semua terlambat kala pemerintahannya
goyah, bahkan Gus Dur sampai minta bantuan intelijen yang semula di kecewakan,
namun apa yang terjadi? Gus Dur yang tidak punya rasa hormat pada intelijen
disaat Gus Dur berjaya kini saat Gus Dur di ambang jurang kejatuhan meminta.
Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan
bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000
tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara
sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan
dekret yang berisi:
(1) pembubaran MPR/DPR,
(2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun.
(3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa
MPR.
Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada
23 Juli, MPR secara resmi melengserkankan Gus Dur dan menggantikannya dengan
Megawati Sukarnoputri.
Bab 3
penutup
3.1 Kesimpulan
¢ Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan
menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang
Paripurna MPR XII, pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Pada
tanggal 21 Oktober 1999 dilak sanakan pemilihan wakil presiden dengan calonnya
Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden ini kemudian
dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.
¢ Pembaharuan yang dilakukan pada masa
Pemerintahan Gus Dur adalah :
1) Membentuk Kabinet Kerja
Gus Dur membentuk kabinet kerja yang
diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan
masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal b28 Oktober 1999.
2) Bidang Ekonomi
Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk
Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
3) Bidang Budaya dan Sosial
Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur
memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
¢ Terperosoknya Gus Dur dalam kasus demi kasus
membuatnya tergeletak, tak mampu lagi untuk bangkit. Lemahnya kemampuan
administratif, kurangnya pengalaman dalam mengorganisir dengan baik, serta
banyaknya orang-orang yang menyesatkan di sekeliling Gus Dur telah membuat Gus
Dur membuta-tuli atas suara intelijen akhirnya 23 Juli, MPR secara resmi
melengserkankan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.
3.2 Saran
Pemerintahan ABDURRAHMAN WAHID yang demokratis membolehkan agama selain Islam
untuk mendapatkan haknya terutama tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung
di bidang ekonomi dengan seluas-luasnya
Namun,
Keterbatasan fisik sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang
maksimal yang berimbas pada bidang ekonomi
DAFTAR
PUSTAKA
Badrika,I
Wayan.2006.Sejarah Kelas Xii.Jakarta:PT.Gelora
Aksara Pratama
http://politik.kompasiana.com/2012/06/29/dibalik-lensernya-gus-dur-467872.html
http://makalahpedia.com/3011/makalah-sejarah/pemerintahan-abdurrahman-wahid-gus-dur.html
http://sriastutikkimia.blogspot.com/2010/11/setelah-lengsernya-soeharto-dari-kursi.html
Comments
Post a Comment